my resipi

resep kue kering Resep Puding Cokelat

KILAS SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Perkembangan sosial, politik, budaya, teknologi, ilmu pengetahuan dan seni merupakan tantangan dalam dunia pendidikan yang memerlukan penanganan komprehesif. Untuk menjawab persoalan tersebut, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) sebagai universitas yang berkonsentrasi dalam dunia pendidikan harus menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di tingkat regional maupun global. Oleh karena itu, pendidikan di UPI, selain harus mampu memberikan pelayanan pedagogik, keilmuan dan profesionalisme, juga harus diorientasikan untuk memberikan pencerahan bagi kehidupan bermasyarakat.

Dalam upaya menyikapi perkembangan zaman, UPI harus berubah secara konstruktif. Salah satu upaya UPI dalam menyikapi perubahan ialah dengan mengubah status UPI sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT BHMN). Status UPI sebagai PT BHMN menimbulkan konsekuensi perubahan, baik dalam struktur maupun dalam manajemen universitas, salah satu di antaranya ialah perlu dibentuknya lembaga Senat Akademik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara, Senat Akademik (SA) merupakan salah satu organ universitas selain Majelis Wali Amanat (MWA), Dewan Audit (DA), dan Pimpinan Universitas. Tata cara pembentukan dan bidang tugas SA selain diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 (Anggaran Dasar UPI) juga diatur oleh Ketetapan MWA Nomor 15/MWA UPI/2006 tentang Anggaran Rumah Tangga (ART) UPI. Senat Akademik UPI diangkat berdasarkan SK Rektor UPI Nomor 3058/J33/KL.01.02/2004 tanggal 23 Juni 2004.

Senat Akademik sebagai badan normatif tertinggi universitas di bidang akademik mempunyai tugas pokok, dan fungsi yang sangat strategis di dalam memandu UPI menjadi universitas pelopor dan unggul (leading and out standing university).

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya Senat Akademik mengupayakan efektivitas kinerja dengan membentuk pengelompokan bidang-bidang tugas ke dalam empat komisi berikut ini :

  1. Komisi A, membidangi lingkup kerja kebijakan normatif dalam bidang Pengembangan Kurikulum dan Evaluasi yang mencakup penyusunan kebijakan akademik yang meliputi pengembangan sistem penyelenggaraan pendidikan, lembaga pengelola dan penyelenggara pendidikan dan perangkat pendukungnya, kebijakan sarana dan prasarana serta anggaran pendidikan dan lembaga edukatif sebagai pusat layanan dan produksi, pedoman kerja sama pendidikan, pedoman penyelenggaraan fakultas, Sekolah Pascasarjana, Kampus Daerah, Jurusan, Program Studi, Konsentrasi, Program Profesi dan Vokasi, kebebasan akademik dan otonomi keilmuan.
  2. Komisi B, membidangi lingkup kerja kebijakan normatif dalam bidang pengembangan SDM; mencakup, merumuskan peraturan kepegawaian universitas, kebijakan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana kerja dan Anggaran, pola pembinaan dan penilaian prestasi kerja, merumuskan tata tertib kehidupan kampus yang edukatif, ilmiah, dan religius dan menyusun pedoman pengangkatan Guru Besar dan Guru Besar Emeritus.
  3. Komisi C, membidangi lingkup kerja kebijakan normatif dalam bidang Penelitian dan Pengembangan, yang mencakup penyusunan pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, organisasi dan pengelolaan, kerjasama dengan pihak-pihak pengguna hasil-hasil penelitian, pengembangan dan pengabdian pada masyarakat.
  4. Komisi D, menbidangi lingkup kerja kebijakan normatif dalam bidang Pengembangan Standar Mutu, Sistem Kendali, dan Penjaminan Mutu, mencakup penyusunan dan pengembangan standar mutu akademik UPI, sistem Kendali Mutu Akademik UPI, penyusunan dan pengembangan Sistem Jaminan Mutu Akademik UPI.

Berita | Kontak

© Copyright Senat Akademik UPI 2008