Majelis Senat Akademik Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (MSA PTN-BH) menggelar Sidang Paripurna dengan tema “Peran PTN-BH dalam Optimalisasi Ekosistem Pendidikan, Riset, dan Inovasi Menuju Ketahanan Nasional.” Kegiatan yang diikuti oleh Ketua dan anggota Senat Akademik dari 24 PTN-BH se-Indonesia ini juga melibatkan pimpinan universitas, narasumber kementerian, serta perwakilan industri strategis. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) turut hadir dengan delegasi yang dipimpin oleh Prof. Dr. Yadi Ruyadi, S.H., M.Si., bersama Dr. Paed. Sjaeful Anwar, M.Sc., Dr. Andoyo Sastromiharjo, M.Pd., Dr. Meta Arief, M.Si., Dr. Juliana, S.Pd., M.E.Sy., Dr. Asep Saepudin, M.Pd., serta Depi Purwati, S.M.
Sidang Paripurna ini berlangsung pada 18–20 September 2025 di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. Rangkaian kegiatan dibuka dengan welcoming dinner yang diisi dengan sambutan dari Ketua Senat Akademik UI, Rektor UI, serta Ketua MSA PTN-BH, dan dilanjutkan dengan arahan dari Gubernur DKI Jakarta. Pada hari kedua, peserta mengikuti sidang pleno, diskusi panel, serta benchmarking bersama mitra internasional dan industri. Sementara itu, hari ketiga ditutup dengan kegiatan olahraga bersama dan ramah tamah yang mempererat kebersamaan antar peserta.
Pelaksanaan sidang ini bertujuan memperkuat peran PTN-BH dalam menghadapi berbagai isu strategis, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, riset, dan inovasi hingga kontribusi perguruan tinggi dalam pembangunan industri nasional. Berbagai topik dibahas, termasuk strategi penguatan ekosistem pendidikan tinggi, model investasi negara dalam riset, dan praktik terbaik pengelolaan PTN-BH. Delegasi UPI secara aktif berpartisipasi dalam diskusi, menyampaikan gagasan mengenai penguatan tata kelola akademik, pengembangan riset, serta upaya peningkatan daya saing lulusan.
Kegiatan dilaksanakan melalui sidang pleno, rapat komisi, paparan keynote speaker dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta diskusi panel bersama kementerian terkait dan rektor PTN-BH. Selain itu, benchmarking dengan universitas luar negeri dan industri nasional memberikan perspektif baru dalam merumuskan kebijakan. Hasil sidang kemudian menghasilkan rekomendasi strategis dan usulan pembentukan sekretariat tetap MSA PTN-BH, yang diharapkan menjadi dasar kolaborasi berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pendidikan tinggi di Indonesia.
Sebagai bagian dari rangkaian penguatan tata kelola PTN-BH, sidang ini juga menyinggung hasil Deklarasi Forum Majelis Wali Amanat PTN-BH Indonesia yang disepakati pada Rakor FMWA tanggal 3 September 2025. Deklarasi tersebut menegaskan pentingnya peran civitas akademika dalam menjaga kondusivitas kampus melalui kolaborasi dosen, mahasiswa, dan pimpinan universitas. Selain itu, forum ini mendorong pengembangan budaya empati sosial, meningkatkan kepekaan perguruan tinggi terhadap isu politik, sosial, dan kebangsaan, serta mengawal isu strategis nasional seperti RUU Sisdiknas dan RUU Perampasan Aset dengan rekomendasi berbasis riset.
