my resipi

Catatan Kritis Atas RUU BHP (Versi 5 Desember 2007)

Oleh
Djoko Pitoyo
Anggota Komisi 3 SA UGM

PEMANDANGAN UMUM

• Penyiapan undang-undang sebagai landasan hukum bagi manajemen pendidikan, kiranya tidak keliru. Akan tetapi harus diingat bahwa aspek manajerial pendidikan dan perangkat hukum yang mengaturnya dimaksudkan sebagai cara, sarana, instrumen, atau apa pun namanya, agar dapat membantu bagi tercapainya tujuan pendidikan nasional atas dasar filosofi pendidikan nasional. Cara, sarana, instrumen, perangkat, atau apa pun namanya memang harus menjamin efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pendidikan, tetapi tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dasar atau nilai-nilai filosofis yang melandasi penyelenggaraan pendidikan. Dengan perkataan lain, tujuan tidak boleh menghalalkan sembarang cara.

• Bangsa Indonesia memerdekakan diri dan menegara bertujuan (1) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Keempat hal itulah yang diamanatkan Pembukaan UUD 1945 sebagai tujuan negara, dan oleh karenanya juga sekaligus menjadi tugas pokok Pemerintah Negara (Pembukaan UUD 1945, alinea IV).

• Di antara keempat tugas pokok itu, dalam dunia pendidikan, Pemerintah Negara harus mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang semangat dan jiwanya harus sesuai dengan cita-cita luhur proklamasi ialah supaya dengan penyelenggaraan pendidikan itu bangsa Indonesia benar-benar menjadi merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur (Pembukaan UUD 1945, Alinea II) berlandaskan azas kerohaian atau dasar filsafat negara Indonesia, yakni Pancasila. Itulah nilai-nilai filosofis yang menjadi dasar dan tujuan pendidikan nasional yang harus dipegang teguh oleh semua pihak di negeri ini.

• Dengan pendirian filosofis seperti itu, maka tidak ada alasan apa pun yang dapat dibenarkan apabila Pemerintah Negara (semua unsur Penyelenggara Negara) tidak dengan sungguh-sungguh menangani dunia pendidikan dengan mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam regulasi, kebijakan, perencanaan, program, pengawasan, hingga pembiayaan pendidikan, karena hal itu merupakan tugas konstitusional yang harus diemban oleh Pemerintah Negara.

• RUU BHP yang kini telah disiapkan draftnya, mengundang perhatian banyak pihak, lebih-lebih para pemangku kepentingan pendidikan, dan menuai banyak pro dan kontra, karena telah muncul kecurigaan bahwa di balik penyiapan draft RUU BHP ini bersemayam ideologi neo-liberalisme ekonomi yang menjadikan RUU ini sebagai gerbang legal bagi masuknya pendirian lembaga dan perambahan lahan pendidikan di Indonesia oleh pihak-pihak yang memandang pendidikan sebagai komoditas yang dapat diperbisniskan secara bebas. Kekuatan suatu peraturan perundang-undangan ialah terletak pada kekuatan dan akurasi filosofis, sosiologis, dan yuridisnya. Apakah RRU BHP ini telah diuji kekuatan dan akurasinya dari ketiga ujian tadi? Oleh karena itu, ketergesaan pengesahan RUU HP menjadi UU perlu ditunda untuk dikaji ulang dengan lebih saksama agar kelak tidak menuai cacat filosofis, sosiologis, dan yuridis.


KOMENTAR KHUSUS UNTUK SEJUMLAH PASAL

1. Dalam Ketentuan Umum (bab I) tidak ada definisi mengenai “tenaga BHP”. Meski di Bab VII Pasal 47 diuraikan unsur-unsur “tenaga BHP”, namun dalam banyak pasal sebelum pasal 47 sudah sering disebut istilah “tenaga BHP”. Jadi, mustinya “tenaga BHP” harus menjadi salah satu pasal dalam bab Ketentuan Umum (Bab I).

2. Pasal 4, ayat (2), huruf i menerangkan salah satu prinsip pengelolaan BHP, yakni “Partisipasi atas tanggung jawab negara, yaitu keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan formal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang sesungguhnya merupakan tanggung jawab Negara”. Kalimat yang menggambarkan salah satu prinsip pengelolaan ini membingungkan. Apakah yang dimaksud bahwa boleh saja para pemangku kepentingan pendidikan menyelenggarakan pendidikan asal dalam pengawasan Negara, ataukah maksudnya sebagai “mewakili Negara”, atau “dijamin oleh Negara”, ataukah dengan maksud lain lagi?

3. Pasal 5. Di situ terdapat inkonsistensi atau diskriminasi tentang keharusan BHP bagi penyelenggara satuan pendidikan. Bagi perguruan tinggi, baik yang didirikan pemerintah maupun masyarakat HARUS berbentuk BHP. Begitu juga bagi pendidikan dasar dan menengah yang didirikan oleh masyarakat HARUS berbentuk BHP. Akan tetapi, bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang didirikan oleh pemerintah, dikatakan DAPAT berbentuk BHP. Artinya, sekolah milik pemerintah boleh tidak berbentuk BHP. Jadi, apa sesungguhnya latar belakang diusulkan adanya lembaga resmi yang disebut BHP itu? Menurut pasal 2, fungsi BHP ialah memberikan layanan pendidikan formal kepada peserta didik. Sedangkan tujuan BHP (pasal 3) ialah memajukan satuan pendidikan dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi. Apakah satuan pendidikan dasar dan menengah milik pemerintah tidak ingin melayani pendidikan dengan baik dan memajukannya? Sebaliknya, bila memang satuan pendidikan dasar dan menengah milik pemerintah telah dianggap baik dan maju, untuk apa dimunculkan BHP?

4. Pasal 8 ayat (2). Dalam pasal ini diuraikan bahwa pendirian Badan Hukum Pendidikan Masyarakat (BHPM) dapat dilakukan oleh orang perorangan atau masyarakat. Terdapat 2 hal yang perlu dicermati. Pertama, ketidaklogisan pembagian unsur, karena keseluruhan sama dengan bagian (Masyarakat terdiri atas masyarakat dan orang perseorangan). Kedua, bila orang perseorangan diizikan mendirikan BHP, dapatkah dijamin bahwa BHP yang didirikan itu dapat memenuhi prinsip Nirlaba sebagaimana disebut dalam Pasal 4 ayat (1)? Sebaiknya orang perseorangan tidak diizinkan mendirikan BHP.

5. Pasal 8 ayat (3) huruf a. Di situ diatur bahwa Pendirian BHP harus memenuhi 4 syarat. Syarat pertama harus memiliki tujuan di bidang pendidikan formal, tetapi tidak terdapat ketentuan bahwa tujuan yang digariskan haruslah sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan tujuan nasional dan cita-cita proklamasi.

6. Pasal 9 ayat (4). Dalam pasal ini diatur mengenai ketentuan isi pokok suatu Anggaran Dasar (AD) BHP. Di situ tidak terdapat ketentuan yang penting, yakni asas atau dasar BHP. Jikalau RUU ini berpegang teguh kepada filosofi pendidikan nasional sebagaimana diuraikan di atas, maka seharusnya ada satu ketentuan yang mengatur setiap AD BHP harus terdapat asas atau dasar pendirian BHP yang berisi nilai-nilai Pancasila, cita-cita proklamasi, dan tujuan negara.

7. Pasal 12. Pasal ini mengatur tentang peluang bagi Lembaga Pendidikan Asing (LPA) masuk dan beroperasi di Indonesia. Apa reasoning-nya? Hanya karena “tekanan” WTO lewat ratifikasi atas GATTS itu? Selama ini banyak orang Indonesia menempuh pendidikan ke luar negeri, sebaliknya sejumlah warga negara asing juga menempuh pendidikan di Indonesia. Hal itu sudah berjalan lama dan tanpa menimbulkan problem apa pun yang berarti. Akan tetapi, apakah urgensinya LPA dibukakan pintu untuk masuk ke Indonesia? Apakah ini merupakan pintu masuk bagi komersialisasi pendidikan atas “tekanan” rezim neo-liberalisme internasional? Dalam ayat 3 pasal 12 ini, segala aturan yang menyangkut lembaga pendidikan asing ini selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Bagaimana bila PP yang akan lahir kelak memberi konsesi begitu luas bagi lembaga pendidikan asing itu? Apa akibat lebih lanjut, baik menyangkut pembentukan karakter bangsa maupun keberlangsungan hidup lembaga pendidikan anak negeri sendiri?

8. Pasal 12 ini juga tidak menentukan Lembaga Pendidikan Asing sebagai BHPP, BHPPD, atau BHPM. Artinya, LPA itu dapat masuk dan bekerja sama baik dengan BHPP, BHPPD, maupun BHPM. Di samping itu, tidak diatur pula pada jenjang pendidikan apa saja LPA dapat beroperasi. Itu artinya, LPA dapat beroperasi baik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah maupun pendidikan tinggi. Begitu luasnya konsesi yang diberikan oleh RUU ini bagi LPA. Sudahkah hal ini dipertimbangkan secara matang akibat-akibat ideologis, sosiologis, dan kulturalnya kelak bagi Bangsa dan Negara Republik Indonesia ini?

9. Pasal 12 ini memang merupakan derivasi dari pasal 65 ayat (1) UU No 20/2003 tentang Sisdiknas, yang jelas-jelas membuka peluang bagi masuknya LPA di Indonesia. Dalam ayat (2) Pasal 65 itu juga disebut bahwa LPA yang beroperasi di Indonesia pada jenjang pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik. Akan tetapi, tidak ada ketentuan bahwa pendidikan agama dan kewarganegaraan itu juga harus diberikan pada jenjang pendidikan tinggi. Artinya, bila LPA mendirikan perguruan tinggi di Indonesia tidak wajib memberikan 2 pelajaran itu kepada mahasiswanya. Dengan demikian, apakah sarjana yang akan diluluskan dari pendidikan tinggi semacam itu masih berjiwa dan berkarakter kebangsaan Indonesia?

10. Dalam kaitannya dengan pembiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 34, Pasal 12 ini juga dapat mendatangkan konsekuensi yang kontroversial. Pasal 34 ayat (2) mengatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menanggung sekurang-kurangnya 2/3 biaya pendidikan untuk BHPP dan BHPPD yang menyenggarakan pendidikan menengah. Bila sustu LPA bekerja sama dengan BHPP dan BHPPD, maka BHP yang bekerja sama dengan LPA itu tetap saja 2/3 biayanya ditanggung pemerintah dan pemerintah daerah. Begitu pula bagi BHPP penyelenggara pendidikan tinggi yang bekerja sama dengan LPA, 2/3 biayanya akan tetap ditanggung pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (3). Bahkan, LPA yang bekerja sama dengan BHPP atau BHPPD dalam penyelenggaraan pendidikan dasar, seluruh pembiayaannya akan ditanggung oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Ini amat ironis!

11. Pasal 15 ayat (3 dan 4) yang mengatur anggota organ penentu kebijakan umum tertinggi diperinci unsur-unsurnya, tetapi tidak dibuat syarat-syaratnya bagi anggota. Agar terjaga jiwa keindonesiaannya, maka penentu kebijakan umum tertinggi itu anggotanya haruslah ditentukan sebagai WNI, lebih-lebih ketuanya. Tetapi apabila pasal 12 dihapus sama sekali dari RUU ini, maka ketentuan seperti itu tidak diperlukan lagi.

12. Pasal 21 ayat (3). Pasal ini mengatur tentang “organ penentu kebijakan akademik”. Komponen organ ini ditentukan terdiri atas (1) pimpinan satuan pendidikan, (2) wakil guru besar, dan (3) wakil pendidik. Pemakaian istilah guru besar yang dibedakan dari pendidik menyebabkan kerancuan. Apakah guru besar bukan pendidik? Maka lebih baik dipakai istilah “pendidik berjabatan guru besar” dan “pendidik bukan berjabatan guru besar”. Di samping itu, syarat keanggotaan semestinya ditentukan harus WNI. Dalam hal pasal 12 dihapuskan total, ketentuan itu tidak perlu dicantumkan.

13. Pasal 27 tentang pimpinan satuan pendidikan dan wakilnya. Dalam ke-7 ayatnya, pasal ini belum menentukan siapa pemimpin satuan pendidikan. Seharusnya dicantumkan bahwa pemimpin satuan pendidikan haruslah WNI, kecuali bila pasal 12 dihapuskan, maka ketentuan semacam ini tidak diperlukan.

14. Pasal 34 tentang pembiayaan pendidikan. Pada ayat (1) seluruh biaya pendidikan dasar BHPP dan BHPPD ditanggung oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Sedangkan ayat (2) yang mengatur pembiayaan bagi pendidikan menengah BHPP, pemerintah dan pemerintah daerah menanggung sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari biaya keseluruhan. Begitu pula, pada jenjang pendidikan tinggi BHPP, pemerintah sekurang-kurangnya menaggung 2/3 (dua per tiga) biaya pendidikan. Persoalannya ialah: Mengapa pemerintah dan pemerintah daerah hanya menanggung keseluruhan biaya bagi pendidikan dasar BHPP dan BHPPD? Mengapa pendidikan menengah dan pendidikan tinggi hanya sekurang-kurangnya 2/3 saja? Atas dasar penalaran apakah sehingga angka 2/3 itu muncul? Mengapa tidak sekurang-kurangnya 90%, misalnya? Implikasinya kepada ayat (5), yakni biaya yang harus ditanggung oleh peserta didik dan keluarganya. Bila ditentukan pemerintah menanggung sekurang-kurangnya 90% biaya pendidikan, maka peserta didik dan atau keluarganya hanya menanggung setinggi-tingginya 10% dari biaya pendidikan.

15. Pasal 35 tentang badan usaha yang didirikan oleh BHP. Dalam rangka mencukupi pendanaan pendidikan, BHP dapat mendirikan badan usaha. Seberapa produktif dan seberapa efektif lembaga pendidikan menjalankan bisnis? Siapa yang dapat menjamin bahwa kegiatan bisnis itu tidak mempengaruhi orientasi nilai, sikap, dan kebijakan yang diambil oleh para anggota organ penentu BHP dan satuan pendidikan yang berada dalam naungan BHP bersangkutan?

16. Pasal 50 yang mengatur likuidasi dan kepailitan BHP setelah dinyatakan bubar. Dalam 5 ayat yang ada dalam pasal ini, tidak satu pun ayat yang mengatur bagaimana “nasib” peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan setelah suatu BHP dilikuidasi? Memang dalam pasal 9 ayat (4) huruf j disebut slah satu isi yang harus ada dalam AD BHP ialah harus memuat perlindungan terhadap tenaga BHP dan peserta didik di lingkungan BHP, namun tidak diuraikan apakah perlindungan itu termasuk dalam hal bubar dan dilikuidasinya suatu BHP yang menaunginya.


Bulaksumur, 16 Desember 2007

dari Kampus Biru,
baktiku untuk negeriku

djoko pitoyo
Fakultas Filsafat UGM

Opini Lain :
    Berita | Kontak

    © Copyright Senat Akademik UPI 2008